Kolaborasi Kementerian Keuangan dan PANRB untuk Mendukung Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender
YOGYAKARTA – Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran sebagai penyelenggara layanan publik. Sebagai penyedia layanan, pemerintah harus memastikan bahwa layanan publik dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan.
Untuk mendukung hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bekerja sama dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) bertema “Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender.”
FGD ini diadakan secara hybrid pada 06-07 November 2024 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Sebanyak 34 Kementerian/Lembaga dan 35 pemerintah daerah hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti melalui Zoom. Pemilihan KPKNL Yogyakarta sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada prestasinya sebagai salah satu penerima penghargaan “Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024.”
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif dan responsif gender dalam mewujudkan masyarakat yang adil. KPKNL Yogyakarta telah mengimplementasikan komitmen ini melalui standar pelayanan, fasilitas pendukung, dan inovasi layanan untuk kelompok rentan.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Otok Kuswandaru, menegaskan bahwa pelayanan publik inklusif sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
KemenPANRB saat ini tengah menyusun Grand Design Pelayanan Publik Inklusif dengan pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan keadilan sosial sesuai Undang Undanng Dasar 1945.
FGD menghadirkan berbagai narasumber, termasuk akademisi, praktisi gender, serta ahli kebijakan dari berbagai instansi. Hari pertama diisi dengan pemaparan materi dari enam narasumber, di antaranya Muhammad Maulana (Universitas Nasional) dan Lenny N. Rosalin (Pakar Gender).
Pada hari kedua, terdapat empat narasumber, termasuk Taufiq Hidayanto Setiawan (KemenPANRB) dan Rahmiatun Nur Khasanah (Program SOLIDER-INKLUSI). Selain diskusi, peserta FGD yang hadir langsung juga diajak melihat fasilitas dan inovasi pelayanan publik yang inklusif dan ramah kelompok rentan pada KPKNL Yogyakarta.
(sumber: KemenPANRB/isuindonesia)
